Senin 30 Maret 2026 Media Indonesia
SERANGAN militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada akhir Februari 2026 yang akhirnya menyulut krisis geopolitik selama satu bulan ini telah menghasilkan dampak serius pada ekonomi pangan global. Tidak sedikit para analis yang mengkhawatirkan bahwa perang di Timur Tengah sekarang ini dapat memicu krisis pangan global, karena kenaikan harga energi telah meningkatkan biaya logistik dan perdagangan, mengakibatkan lonjakan harga-harga input pertanian penting, utamanya pupuk dan faktor produksi krusial pertanian yang signifikan. Menteri Pertanian Amerika Serikat (AS) Brook Rollins menyatakan bahwa satu dari empat petani AS tidak memiliki pasokan pupuk yang cukup untuk tanam musim semi (spring) Maret-April sekarang ini. Harga pupuk urea di Pelabuhan New Orleans, AS, telah melonjak US$155/ton jika dibandingkan dengan harga sebelum perang pada Februari 2026. Harga pupuk masih akan terus naik, dari US$585/ton FOB (free-on-board) pada awal Maret 2026 menjadi US$645/ton pada akhir Maret 2026 ini. Sekitar 25% petani AS menunda membeli pupuk urea karena ketidakpastian harga yang sangat tinggi.
Fenomena kebangkrutan perusahaan pertanian AS yang telah mencapai 46% pada 2025 dikhawatirkan akan melonjak di 2026 sekarang ini. Laporan USDA (Kementerian Pertanian AS) edisi Februari 2026 menyebutkan bahwa sekitar 16.000 usaha tani AS telah ditutup pada 2025 sehingga total mencapai 2 juta usaha tani AS telah gulung tikar sejak 2018. Bagi Indonesia, dampak perang yang paling mengerikan ialah kenaikan harga pangan, karena meningkatnya biaya subsidi dan risiko inflasi pangan memengaruhi kesejahteraan masyarakat umum dan perekonomian nasional. Artikel ini membahas dan memerinci dampak perang AS-Israel vs Iran bagi ekonomi pangan, beberapa kemungkinan yang akan terjadi, serta menawarkan strategi mitigasi dan jalan keluar kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat awam.
Blokade Selat Hormuz
Blokade Selat Hormuz sebagai salah satu konsekuensi perang Timur Tengah telah melonjakkan harga minyak bumi dunia, karena sekitar 20 juta-21 juta barel minyak bumi dunia (sekitar 20% dari perdagangan laut minyak bumi dunia) diangkat melalui Selat Hormuz. Di samping itu, jalur maritim strategis ini berkontribusi pada 45% distribusi utama pupuk dunia. Blokade Selat Hormuz telah mengganggu keseimbangan pasokan dan distribusi pupuk tingkat global. Benar bahwa Indonesia mampu memproduksi pupuk urea di dalam negeri dengan bahan baku gas alam domestik, mengandalkan PT Pupuk Indonesia, yang memproduksi urea mencapai 9,4 juta ton setiap tahun. Namun, Indonesia dan banyak negara lain sangat bergantung pada impor untuk faktor produksi pertanian penting lainnya seperti fosfat (P2O5) dan kalium (KCl), yang banyak ditambang di Timur Tengah dan harus melewati Selat Hormuz. Sistem produksi pupuk juga secara inheren terkait dengan biaya energi karena gas alam merupakan bahan baku utama untuk urea, dan energi diperlukan untuk memproses jenis pupuk lainnya. Blokade Selat Hormuz telah melonjakkan harga minyak bumi global hingga mendekati US$100 per barel. Tidak sedikit analis yang memprakirakan bahwa harga minyak bumi global dapat mencapai US$150 per barel, yang pasti akan meningkatkan biaya produksi dan distribusi pupuk. Dampak berikutnya ialah bahwa harga rata-rata pangan global juga akan meningkat sehingga mengurangi aksesibilitas pangan dan bahkan melonjakkan kemiskinan global, hingga menimbulkan krisis pangan global seperti pada 2008. Pelajaran penting dari krisis pangan global 2008 ialah bahwa harga minyak bumi dunia amat terkait atau terkoneksi dengan harga-harga produk pangan dan pertanian lainnya.
Pada perdagangan spot dan perdagangan berjangka di Bursa Komoditas Chicago (CBOT), Bursa Komoditas New York NYBOT, Bursa Tokyo JPX, dan lain-lain, harga komoditas pertanian umumnya sangat terkait dengan kenaikan harga minyak bumi dunia. Walaupun jalur perdagangan komoditas pertanian global tidak harus berputar mengelilingi Benua Afrika, melalui perairan Samudra India dan Samudra Antlantik, keterkaitan harga minyak bumi global dengan pembentukan harga-harga di pasar bursa komoditas global di atas demikian kuat. Pada waktu itu, harga minyak bumi dunia hingga US$150 per barel telah melonjakkan harga-harga pangan strategis seperti gandum, beras, daging, dan susu. Indonesia dan banyak negara maju di AS dan Uni Eropa yang memiliki sumber daya alam agak berlimpah, mencoba mengembangkan bahan bakar nabati (BBN atau biofuels), yang juga mendorong permintaan minyak nabati dunia menjadi meningkat pesat. Kebijakan pengembangan biofuel di negara-negara maju dan negara berkembang menyebabkan perubahan fokus pemanfaatan komoditas pangan dan pertanian, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tapi juga demi memenuhi energi. Akibat berikutnya, harga dunia komoditas minyak dan lemak yang dapat digunakan untuk energi menjadi meningkat tajam. Harga dunia minyak sawit mentah (CPO), jagung, kedelai, tebu, rapeseed, dan lain-lain yang selama ini digunakan sebagai sumber pangan dan minyak nabati meningkat sangat signifikan sepanjang dua tahun terakhir.
Demikian juga, kecenderungan melonjaknya nilai invstasi (spekulasi) komoditas pangan di pasar komoditas global jika dibandingkan dengan pasar keuangan global yang pada waktu itu juga diliputi ketidakpastian. Pada waktu itu, proses spekulasi saham oleh investor di pasar berjangka komoditas pangan dan faktor melesunya pasar keuangan global atau bursa saham di pasar-pasar besar dunia bercampur aduk menjadi satu, dan sempat memperlemah nilai tukar dolar AS terhadap mata uang lain di dunia. Dalam istilah pasar keuangan global, pada waktu itu terjadi fenomena low inventory stocks, yang sekaligus menunjukkan terjadinya tingkat volatilitas pasar yang sangat tinggi. Akibatnya, tingkat harga pangan di pasar global menjadi ‘tersandera’ oleh keputusan segelintir investor (spekulan) skala besar, yang sebenarnya tidak mencerminkan prinsip-prinsip klasik perdagangan, yang berdasar pada perbedaan keuntungan komparatif dalam memproduksi komoditas pangan. Pelajaran penting dari krisis pangan global 2008 ialah perdagangan pangan strategis yang digantungkan pada pasar keuangan dan pasar komoditas global tentu berisiko sangat tinggi, karena hal itu menimbulkan dampak ketidakmerataan dan ketimpangan yang sangat mengkhawatirkan. Pada perang AS-Israel vs Iran dan krisis geopolitik saat ini, fenomena sepekulasi pasar saham tidak banyak terpantau dengan baik. Sumber atau penyebabnya lebih banyak berada pada politik hegemoni militer, yang sedang memperoleh ujian nyata di lapangan bukan keputusan bisnis keuangan yang relatif lebih mudah dianalisis.
Prioritas Dan Manajemen Anggaran Negara
Bagi Indonesia, perang Timur Tengah sekarang menjadi ujian penting bagi keputusan kebijakan prioritas dan manajemen anggaran negara. Kenaikan harga minyak bumi global pasti berdampak pada kesehatan dan keberlanjutan anggaran negara, karena pada Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Indonesia masih mengalokasikan subsidi energi dan kompensasi Rp381,3 triliun, subsidi non-energi, utamanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan subsidi pupuk Rp108,8 triliun, dan banyak program atau belanja negara yang sangat besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp335 triliun, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Rp83 triliun, perumahan Rp48,7 triliun, program Bulog dan cadangan pangan Rp28,5 triliun, Sekolah Rakyat Rp 27,9 triliun, lumbung pangan Rp22,4 triliun, dan lain-lain. Jika pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi (pertalite 29,26 juta kiloliter dan solar 18,63 juta kiloliter) seperti saat ini, maka anggaran negara yang dibutuhkan pasti lebih besar lagi. Postur APBN 2026 menggunakan asumsi harga BBM US$70 per barel dan laju inflasi 2,5% per tahun. Hingga akhir Maret 2026 ini, harga BBM global telah mencapai US$91 per barel, seperti disebutkan di atas, dan laju inflasi telah mencapai 4,76%.
Berhubung belum ada investasi baru kilang BBM dan gas di dalam negeri, asumsi lifting minyak dalam APBN 2026 ditetapkan 610 ribu barel (naik sedikit dari 605 ribu barel tahun 2025) per hari dan lifting gas ditetapkan 984 ribu barel (turun dari 1.005 ribu barel tahun 2025) setara minyak per hari. Jika pemerintah berencana ‘berbagi beban’ dari dampak perang ini dengan masyarakat, maka harga BBM subsidi (pertalite dan solar) tentu akan dinaikkan. Sekali lagi, pemerintah akan diuji oleh keadaan darurat saat ini, apakah cukup bijaksana dalam mengambil keputusan dan mempertajam prioritas alokasi anggaran negara. Demikian pula pada subsidi pupuk. Pada 2026, pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi 9,55 juta ton, terdiri dari pupuk urea 4,42 juta ton, pupuk NPK 4,47 juta ton, pupuk NPK untuk kakao 81.179 ton, pupuk organik 558.273 ton, dan pupuk ZA 16.449 ton. Total anggaran negara yang diperlukan untuk melaksanakan subsidi pupuk tersebut tercatat Rp 16,9 triliun, walaupun telah cukup banyak studi yang menyebutkan bahwa efektivitas subsidi pupuk tidak terlalu tinggi. Pada sistem produksi pangan, padi dan jagung, praktik budi daya yang baik (good agricultural practices/GAP) untuk meningkatkan produktivitas adalah ketepatan waktu, jenis, jumlah atau dosis pupuk serta aplikasi atau teknik pemupukan yang benar.
Berdasarkan Survei Ekonomi Pertanian (SEP) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024, komponen biaya pupuk pada sistem produksi padi hanya tercatat 13,74% dari total biaya produksi rata-rata Rp 15,3 juta per hektare, atau urutan ketiga terbesar. Komponen biaya produksi padi yang paling tinggi ialah harga sewa lahan (36,76%) dan upah buruh (33,08%). Adapun komponen biaya pestisida 5,22%, benih 4,51%, biaya BBM 2,17%, dan biaya lain-lain 3,61%. Pada APBN 2026, harga pupuk bersubsidi ditetapkan lebih rendah daripada harga tahun 2025. Misalnya, harga urea Rp1.800/kg (sebelumnya Rp2.250/kg pada 2025), NPK Rp1.840/kg (sebelumnya Rp2.300/kg), NPK kakao Rp2.640/kg (sebelumnya Rp3.300/kg), ZA tebu Rp1.360/kg (sebelumnya Rp1.700/kg), dan organik Rp640 (sebelumnya Rp800/kg). Sebagai dampak perang dan blokade Selat Hormuz, harga pupuk global telah mencapai rekor tertinggi US$684 per ton, merupakan harga tertinggi sejak Oktober 2022, atau telah mengalami kenaikan harga lebih dari 70% sebelum perang. Sekali lagi, perang AS-Israel Iran telah menyebabkan lonjakan tajam harga gas alam, bahan baku utama produksi pupuk urea, termasuk harga gas di Indonesia untuk memproduksi urea di dalam negeri.
Selama ini negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Qatar, dan Oman merupakan kontributor utama, sekitar 25%, dari ekspor urea ke pasar global. Sementara itu, produksi urea di India dan Bangladesh sedang mengalami masalah karena penutupan pabrik dan pemeliharaan regular karena pasokan gas alam global yang terbatas. Pada saat yang sama, Tiongkok telah memperketat pembatasan ekspor untuk mengamankan pasokan domestik, sementara Rusia telah mengurangi ekspor pupuk ke pasar global juga untuk prioritas kebutuhan dalam negeri. Di tingkat global, jika kebutuhan pupuk pada musim tanam musim semi ini di negara-negara produsen pangan global, maka hampir dipastikan bahwa harga-harga pangan global akan naik. Mirip dengan fenomena kenaikan harga BBM di atas, jika pemerintah Indonesia juga bermaksud ‘berbagi beban’ dengan masyarakat petani, dan berminat menaikkan harga pupuk bersubsidi, maka beban fiskal pada anggaran negara juga akan dapat dikurangi. Kata kuncinya ialah prioritas dan manajemen alokasi anggaran negara.